Anggaran Rumah Tangga

ANGGARAN RUMAH TANGGAHILDIKTIPARI   

JAKARTA, 2006  

 

SISTEMATIKA ANGGARAN RUMAH TANGGA

HILDIKTIPARI

BAB I    Keanggotaan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II  Kepengurusan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

BAB III Susunan Pengurus

Pasal 7

BAB IV Tugas, Kewajiban, Wewenang dan Tanggung Jawab Pengurus

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB V Musyawarah dan Rapat

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI  Keuangan

Pasal 16

BAB VII  Peraturan Peralihan

Pasal 17

BAB VIII  Penutup

Pasal 18                       

 

 

ANGGARAN RUMAH TANGGA

 

BAB I

KEANGGOTAAN

Pasal  1   :

Setiap Lembaga Pendidikan Tinggi Pariwisata di Indonesia yang telah memenuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dapat menjadi anggota HILDIKTIPARI.

Pasal  2    :

Keanggotaan di HILDIKTIPARI  terdiri dari :

  1. Anggota Biasa : Lembaga Pendidikan Tinggi Swasta maupun Negeri, yang menyelenggarakan program studi kepariwisataan, berbentuk Politeknik, Sekolah Tinggi, Akademi, maupun program studi yang berada di bawah Fakultas ataupun lembaga pendidikan yang bersifat kedinasan.
  2. Anggota Luarbiasa :
  3.  Lembaga pendidikan menengah kejuruan pariwisata
  4.  Lembaga pendidikan non formal yang menyelenggarakan kursus-kursus bidang Kepariwisataan.

Pasal  3   :

Setiap Lembaga Pendidikan seperti yang dimaksud dalam pasal 1 dapat mengajukan permohonan tertulis untuk menjadi anggota kepada Pengurus Pusat atau melalui DPW, dengan memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut ;

  1. Mengisi formullir keanggotaan yang disediakan
  2. Melampirkan Surat Keputusan/Ijin Operasional dari Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi atau Departemen yang berwenang.
  3. Membayar Iuran Pokok/Uang Pangkal satu kali selama menjadi Anggota
  4. Membayar Iuran Tahunan Keanggotaan, besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah Nasional dan atau Rapat Kerja Nasional

BAB  II

KEPENGURUSAN

Pasal  4   :

(1)      Kepengurusan terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Bidang, Ketua DPW dan Anggota.

(2)      Pemilihan Ketua Umum dilakukan dalam Musyawarah Nasional

(3)      Pemilihan Ketua DPW dilakukan dalam Musyawarah Nasional, dalam hal dianggap penting dapat ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional.

(4)      Anggota Pengurus Wilayah dipilih dalam Musyawarah Wilayah

(5)      Pemilihan Pengurus Pusat diselenggarakan dengan sistim formatur.

(6)      Pemilihan anggota Pengurus Pusat ditetapkan dengan mempertimbangkan saran dari Ketua Umum.

Pasal  5   :

Syarat untuk dapat dipilih sebagai pengurus adalah ;

(a)       Pimpinan atau Dosen yang mewakili Lembaga Pendidikan yang menjadi anggota.

(b)      Pada saat dipilih dalam keadaan sehat jasmani dan rohani

(c)       Kesediaan untuk meluangkan waktu guna mengembangkan organisasi.

Pasal  6    :

(1)    Masa jabatan Pengurus adalah empat tahun dan hanya boleh menjabat  sebanyak-banyaknya dua periode berturut-turut pada jabatan yang sama.

(2)    Keanggotaan sebagai Pengurus berakhir apabila ;

  1. Berhalangan tetap
  2. Berakhir masa jabatannya
  3. Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri atau atas permintaan lembaganya.
  4. Diberhentikan karena melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumahtangga dan/atau etika organisasi yang berlaku secara umum yang   diputuskan melalui Rapat Pengurus.

(3)    Penggantian Pengurus antar waktu ;

  1. Apabila Ketua Umum berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka salah satu Ketua Bidang ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum melalui Rapat Pengurus Pusat sampai dengan diselenggarakannya Musyawarah Nasional atau Musyawarah Nasional Luarbiasa
  2. Apabila Ketua DPW berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka Pengurus Pusat menunjuk penggantinya sampai kepengurusan terbentuk melalui Musyawarah Nasional berikutnya.
  3. Dalam hal terjadi pengunduran waktu penyelenggaraan Musyawarah Nasional, pengurus lama tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sampai terselenggaranya Musyawarah Nasional.

 

BAB  III

SUSUNAN PENGURUS

Pasal  7    :

(1)   Dewan Pembina terdiri dari satu atau lebih yang ditunjuk oleh DPP

(2)   Penasihat terdiri dari seorang Ketua dan beberapa orang anggota.

(3)   Pengurus Pusat terdiri dari :

  1. Seorang Ketua Umum
  2. Seorang Sekretaris Jenderal dan seorang wakilnya
  3. Seorang Bendahara dan wakilnya
  4. Empat orang Ketua Bidang yang meliputi ;

–          Bidang Pengembangan SDM

–          Bidang Akademik dan Kurikulum

–          Bidang Kerjasama

–          Bidang Usaha dan Pendanaan

(4)   Ketua DPW (Dewan Pengurus Wilayah)

(5)   Anggota Pengurus  

 

BAB  IV

TUGAS, KEWAJIBAN, WEWENANG DANTANGGUNGJAWAB PENGURUS

Pasal  8   :

Pengurus Pusat merupakan satu badan pelaksana yang dipimpin oleh Ketua Umum yang bertugas melaksanakan ketetapan  Musyawarah Nasional dan melaksanakan Rencana Strategis HILDIKTIPARI.

Pasal  9   :

(1)    Ketua Umum bertindak untuk dan atas nama HILDIKTIPARI di tingkat nasional.

(2)    Ketua  Umum menetapkan pembagian tugas serta tatacara  kerja pengurus.

(3)    Ketua Umum menentukan waktu, acara dan memimpin  pelaksanaan Rapat Pengurus Pusat dan Rapat Kerja Nasional.

(4)    Ketua Umum mengesahkan dan mengukuhkan susunan Pengurus Pusat dan Wilayah.

(5)    Ketua Umum menyampaikan Laporan pertanggungjawaban Pengurus pada akhir masa jabatannya.

(6)    Ketua Umum dapat mewakilkan kepada salah seorang Pengurus Pusat untuk memimpin rapat pengurus dan tugas-tugas lain sesuai dengan bidangnya.

Pasal 10 :

Para Ketua Bidang bertugas membantu Ketua Umum sesuai dengan  bidang masing-masing,  yang tatakerjanya ditetapkan berdasarkan  hasil rapat Pengurus Pusat.

Pasal  11 :

Sekretaris Jenderal bertugas ;

  1. Membantu Ketua Umum dalam menjalankan administrasi organisasi.
  2. Memimpin kegiatan Sekretariat HILDIKTIPARI
  3. Mengendalikan tugas-tugas kesekretariatan
  4. Mempersiapkan bahan-bahan dan risalah Rapat Pengurus.
  5. Membantu Ketua Umum dalam mempersiapkan laporan pertanggungjawaban Pengurus Pusat untuk Musyawarah Nasional.
  6. Menyusun dan mendistribusikan laporan hasil Rapat Pengurus Pusat.

Pasal  12  :

Bendahara bertugas

  1. Mengelola dan memelihara seluruh aset dan keuangan organisasi.
  2. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja tahunan organisasi untuk disahkan dalam rapat Pengurus Pusat.
  3. Menyimpan uang organisasi pada bank yang ditetapkan oleh rapat Pengurus Pusat.
  4. Menyampaikan laporan keuangan secara periodik kepada Pengurus Pusat sekurang-kurangnya setiap enam bulan sekali.
  5. Bersama Ketua Umum menandatangani dokumen resmi keuangan organisasi seperti cek, giro dan surat-surat berharga lainnya.

Pasal 13   :

(1)    DPW atau Dewan Pengurus   Wilayah bertugas mengkoordinasikan    program   kerja   Pengurus   pusat di wilayah.

(2)    Wilayah kerja DPW didasarkan pada  satu Propinsi  atau lebih.

(3)    Ketua DPW berkewajiban membuat program kerja dan memberikan laporan kegiatan ke Pengurus Pusat secara berkala agar terjadi komunikasi serta keselarasan program organisasi antara Pusat dan Wilayah.

BAB  V

MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal  14   :

(1)   Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan   tertinggi organisasi.

(2)   Musyawarah Nasional diselenggarakan oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya satu kali dalam empat tahun.

(3)   Musyawarah Nasional diikuti oleh  peserta yang terdiri dari anggota Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah dan anggota HILDIKTIPARI.

Pasal  15   :

Pada setiap rapat , peserta rapat mempunyai hak bicara dan menyampaikan aspirasinya.  

 

BAB VI

KEUANGAN

Pasal  16   :

Keuangan HILDIKTIPARI yang diperoleh dari iuran anggota dan sumber-sumber lainnya diatur sebagai berikut ;

  1. Iuran Pokok/Uang Pangkal ditentukan sama untuk setiap anggota dan dibayar satu kali sebesar Rp. 500.000,- selama menjadi anggota pada saat pertama kali mendaftar secara administrasi.
  2. Iuran Tahunan Keanggotaan ditentukan sama untuk setiap Anggota dan dibayar setiap tahun sebesar Rp. 2.000,-/mahasiswa.
  3. Pengumpulan Iuran Pokok/Uang Pangkal dilaksanakan melalui Pengurus Pusat.
  4. Pengumpulan Iuran Tahunan keanggotaan dilaksanakan oleh DPW dan dengan alokasi 50% untuk Pusat dan 50% untuk Wilayah.
  5. Sumber-sumber lainnya dapat dipergunakan sebesar-besarnya keperluan DPP maupun DPW. .

 

BAB VII

PERATURAN PERALIHAN

Pasal  17  :

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumahtangga ini ditetapkan oleh Pengurus Pusat sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar  dan Anggaran Rumahtangga  HILDIKTIPARI.  

BAB VIII

PENUTUP

Pasal  18  :

Anggaran Rumahtangga ini ditetapkan oleh Musyawarah Nasional HILDIKTIPARI yang diselenggarakan  di Jakarta pada tanggal 7 dan 8 April 2006.

Ditetapkan di :

Jakarta

Pada tanggal   : 8 April 2006